Main Article Content

Abstract

Salah satu sektor penerimaan negara yaitu pajak, pemerintah berusaha untuk memak­simalkan penerimaan dari sektor pajak, dengan cara menetapkan peraturan perpajakan, seperti merevisi aturan agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara optimal.  Terdapat banyak jenis pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak yang pembayarannya untuk tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak setiap bulan atau selama masa pajak pada tahun berjalan

Keywords

Pemungutan Penyetoran Pelaporan PPh Pasal 22 Penjualan Kimia Farma

Article Details

How to Cite
Rahman, A. M., & Amalia, M. R. (1). Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penjualan Farmasi di PT Kimia Farma Tbk. JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 1(2), 168-180. Retrieved from https://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO/article/view/56

References

  1. Direktorat Jenderal Pajak. 2013. PPh Pajak Penghasilan. Jakarta.
  2. Isroah. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: UNY Press.
  3. Kimia Farma. 2021 . Sejarah Kimia Farma. [Online]
  4. https://kimiafarma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=252&lang=id. (20 November 2021)
  5. KPPN Kotabumi. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 22 [Online] https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/perpajakan/pph-pasal-22.html. (30 Januari 2022).
  6. Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
  7. Online Pajak. 2021. Pajak Penghasilan Pasal 22. [Online] https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22. (30 Oktober 2021).
  8. Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
  9. Sihombing, S dan Sibagariang, S A. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Penerbit Widina.
  10. Sorongan, Clifan T. 2014. “Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung”. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1 Maret 2014, hal : 704-714.
  11. Widyaningsih, Aristanti. 2011, Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
  12. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
  13. Kementerian Keuangan RI. 2017. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
  14. Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No.38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta