Main Article Content

Abstract

Pajak merupakan kontibusi wajib untuk negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang dipaksakan serta dipungut menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung, serta dipergunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah dan serta merupakan peran langsung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak salah satu penerimaan dari pemerintah terbesar dan seluruh kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak.

Keywords

Pajak Air Tanah BAPENDA

Article Details

How to Cite
Yanasari, D., & Amirah. (1). Optimalisasi Peningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Oleh Bapenda Kabupaten Tegal. JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 1(2), 198-210. Retrieved from https://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO/article/view/59

References

  1. Mardiasmo. 2018. Pepajakan Edisi 2018. Yogyakarta : Andi
  2. Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Rajawali Pers
  3. Mardismo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta : Andi.
  4. Sihaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
  5. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
  6. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
  7. Marsyahrul, Tony. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia
  8. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
  9. DDTC. 2020. Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah. [Online] https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859 (10 Februari 2020)
  10. Pajakku. 2020. Pengetahuan Umum perpajakan. [Online] https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/PengetahuanUmumPerpajakan
  11. Oesman, Sudirman. 2022. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah. [Online] https://adoc.pub/queue/bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-pajak-air-tanah-dan-pendapatan.html
  12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  14. Undang-Undang Pasal 67 ayat (1) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  15. Peraturan Bupati Tegal Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal